Jakarta -Hingga hari ini, pemerintah masih memakai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 meski kondisi riil
perekonomian sudah tidak sejalan dengan asumsi-asumsi makro yang ada di
dalamnya. Kira-kira apa konsekuensinya jika APBN 2014 masih dijalankan?
 |
| Rapat paripurna DPR yang membahas soal APBN 2014. (Foto: kemenkeu.go.id) |
Dalam
APBN 2014, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6
persen, inflasi 5,5 persen, nilai tukar Rp 10.500 per dolar Amerika
Serikat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,5
persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 105 per barel, lifting minyak 870.000 barel per hari, dan lifting gas 1,24 juta barel per hari setara minyak.
Namun
dalam perjalanannya, sejumlah asumsi ternyata tidak sesuai harapan.
Nilai tukar, misalnya, sepanjang 2 Januari sampai 17 Februari terkuat
adalah Rp 11.785 per dolar AS dan terlemah Rp 12.240 per dolar AS.
Beberapa hari terakhir rupiah memang mengalami tren penguatan, tetapi
masih berada di kisaran Rp 11.500 per dolar AS.
Selain itu, lifting minyak
juga masih cukup jauh di bawah asumsi APBN 2014. Per Januari, rata-rata
lifting minyak tercatat sebanyak 789.000 barel per hari. “Asumsi
pertumbuhan ekonomi yang 6 persen juga terlalu optimistis. Kami
memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 5,6-5,8 persen,”
kata Juniman, Kepala Ekonom BII, di Jakarta, kemarin.
Oleh
karena itu, Juniman menilai APBN 2014 sudah tidak relevan lagi. “Perlu
diingat bahwa ruang fiskal kita terbatas sehingga revisi menjadi cukup
mendesak,” tegasnya.
Ketimpangan di asumsi makro akan
mempengaruhi postur anggaran negara. Dokumen Nota Keuangan 2014
menyebutkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi, penurunan 1 persen akan
mengakibatkan defisit anggaran kemungkinan bertambah Rp 2,95-4,79
triliun.
“Kalau pertumbuhan turun berarti aktivitas ekonomi
melambat. Perlambatan aktivitas ekonomi akan berdampak pada penerimaan
pajak seperti PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
yang under perform,” tutur Juniman
Kemudian jika asumsi nilai tukar dipertahankan, pemerintah harus nombok
besar. Ini karena pemerintah harus membayar kewajiban seperti pembayaran
bunga obligasi dan pinjaman luar negeri dengan dana yang lebih dari
yang dicadangkan.
Asumsi kurs ditambah dengan lifting yang
tidak sesuai target, kata Juniman lagi, akan membuat anggaran subsidi
semakin membengkak. Penyebabnya, pemerintah harus mengimpor minyak lebih
banyak karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Biaya impor juga
bertambah karena pelemahan rupiah.
Dalam Nota Keuangan 2014,
disebutkan bahwa setiap depresiasi kurs Rp 100 dari asumsi berpotensi
menambah defisit anggaran sampai Rp 1,23 triliun. Sedangkan penurunan lifting per 10.000 barel per hari bisa menambah defisit sampai Rp 1,94 triliun.
Saat
ini, APBN 2014 memiliki defisit sebesar Rp 175,35 triliun atau 1,69
persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski nanti sudah diubah,
Juniman memperkirakan defisit tetap akan naik menjadi sekitar 2 persen
PDB.
umber : http://finance.detik.com/read/2014/03/12/154336/2523606/4/ini-yang-terjadi-kalau-ngotot-pakai-apbn-2014
Posting Komentar